Seorang pengemudi ojek online meregang nyawa di tangan aparat negara. Ia bukan pemberontak, bukan pula penjahat kelas kakap. Ia hanyalah rakyat kecil yang bergantung pada gaji harian, menggenggam harapan di balik setang motor, dan menjual tenaga demi sesuap nasi. Dan malam itu, jalanan berubah menjadi saksi bisu betapa murahnya harga hidup seorang rakyat.
Pertanyaan yang seharusnya menggedor dada kita: Mengapa ini bisa terjadi? Apakah karena kelalaian seorang polisi semata, ataukah ada yang lebih dalam—sebuah penyakit kronis dalam tubuh politik kita?Polisi didirikan sebagai pelindung rakyat, penegak hukum, pengayom masyarakat. Namun dalam perjalanan panjang negeri ini, polisi lebih sering menjelma menjadi bayangan kekuasaan. Ia tunduk pada perintah politik, bukan pada nurani hukum. Ia cepat bertindak bila kepentingan penguasa terganggu, tetapi lamban bergerak ketika rakyat kecil menjerit.
Kasus ojol yang tewas semalam bukanlah kecelakaan tunggal. Ini adalah kepingan mozaik dari budaya kekerasan aparat yang dibentuk oleh politik negara. Negara kita masih mewarisi logika kolonial: rakyat dianggap obyek yang harus dikendalikan, bukan subyek yang berdaulat. Seragam, senjata, dan kewenangan, digunakan bukan untuk melayani, melainkan untuk menakut-nakuti.
Kondisi politik hari ini pun menambah luka. Demokrasi kita memang masih bernapas, tetapi sudah lama sesak. Wakil rakyat lebih sibuk menghitung keuntungan pribadi daripada melindungi kepentingan rakyat. Undang-undang lebih sering ditulis untuk menjaga kepentingan segelintir elite ketimbang menjamin keselamatan buruh, petani, nelayan, dan para ojol yang bekerja dari subuh hingga larut malam.
Ketika rakyat turun ke jalan untuk menuntut hak, aparat dengan mudah mengangkat tameng dan pentungan. Tetapi ketika aparat mencabut nyawa rakyat kecil, negara mendadak bungkam atau bersembunyi di balik kata “prosedur.” Bukankah ini bentuk ketidakadilan yang nyata?
Bung Hatta pernah mengingatkan: “Kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh rakyat, akan menjadi penindas rakyat.” Kalimat ini kini terasa nyata. Kita hidup dalam sistem yang penuh paradoks: demokrasi dijunjung tinggi di podium, tetapi ditindas habis di jalanan.
Nyawa ojol yang hilang di aspal bukan hanya menewaskan satu jiwa. Ia menorehkan luka kolektif bagi bangsa ini. Ia membisikkan pesan bahwa siapapun di antara kita—entah buruh pabrik, sopir angkot, petani desa, atau mahasiswa jalanan—bisa menjadi korban berikutnya. Karena dalam negara yang aparatnya kebal hukum, keselamatan rakyat hanyalah ilusi.Jika keadilan terus ditunda, ia akan berubah menjadi pengkhianatan. Rakyat akan kehilangan kepercayaan, dan kehilangan kepercayaan rakyat adalah titik awal keruntuhan negara. Tidak ada demokrasi yang bisa bertahan di atas kuburan rakyatnya sendiri.
Karena itu, kasus ini bukan cukup dengan permintaan maaf atau mutasi aparat. Ia menuntut pembaruan struktural: pengawasan sipil terhadap kepolisian, transparansi penyelidikan, penghentian budaya impunitas, dan pergeseran paradigma politik dari melayani penguasa ke melayani rakyat.
Pengemudi ojol meninggal di tangan aparat bukan karena takdir semata, melainkan karena negara gagal menjalankan tugasnya. Dan bila kita membiarkan peristiwa ini dilupakan begitu saja, maka kita sedang menandatangani kontrak diam-diam: bahwa kita rela hidup dalam negara yang aparatnya boleh membunuh tanpa takut dihukum.
Darahnya di aspal adalah seruan terakhir: bahwa demokrasi bukan soal kertas suara lima tahun sekali, melainkan soal siapa yang dilindungi negara setiap hari. Bila polisi bisa menembak rakyat kecil tanpa konsekuensi, maka sebenarnya kitalah yang sedang ditembak perlahan—ditembak harapan, ditembak rasa aman, ditembak martabat sebagai manusia merdeka.Dan bila kita diam, maka sejarah akan menulis kita sebagai bangsa yang kalah sebelum berjuang.
Penulis: Yoga Saputra
credit foto: tribun
