Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan harga pembelian gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram melalui Perum Bulog telah membawa angin segar bagi petani di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menegaskan bahwa harga serapan gabah sebesar Rp6.500 bukan sekadar omong kosong atau “omon-omon”, melainkan bukti konkret dari komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan petani.
“Ini adalah bukti perhatian nyata Presiden Prabowo melalui Bulog terhadap kesejahteraan petani Indonesia. Dengan harga Rp6.500, para petani akhirnya bisa merasakan manfaat dari hasil kerja keras mereka dan mendorong perekonomian di desa,” ujar Don Muzakir dalam keterangannya, Selasa, 11 Maret 2025.
Ribuan anggota Tani Merdeka yang tersebar di lebih dari 200 kabupaten di seluruh Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kebijakan tersebut. Don Muzakir menilai kebijakan ini membantu petani mendapatkan harga yang lebih adil untuk hasil panen mereka serta mengurangi ketimpangan harga yang sering kali merugikan petani kecil.
“Terima kasih kepada Presiden Prabowo, karena kebijakan ini tidak hanya membantu petani dalam hal harga, tetapi juga memberi rasa aman dan percaya diri kepada mereka untuk terus bekerja tanpa rasa khawatir harga gabah yang tidak menguntungkan,” jelas Don Muzakir.
Dengan pendapatan yang lebih stabil dan dukungan produksi yang lebih baik, kenaikan harga gabah ini memberikan kepastian bagi petani serta mendorong mereka untuk meningkatkan produksi.
Lebih jauh, Don Muzakir mengungkapkan bahwa kebijakan pembelian gabah Rp6.500 per kilogram telah meningkatkan nilai tukar petani (NTP), indikator utama kesejahteraan petani. Dengan adanya Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Bulog, kebijakan ini diyakini dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Saya lihat sendiri petani di desa-desa mulai tersenyum. Harga Rp6.500 itu bukan sekadar angka, tapi kepastian bahwa kerja keras mereka dihargai. Apalagi sekarang ada Wamentan Sudaryono yang ditunjuk menjadi Ketua Dewas Bulog, maka kebijakan ini akan memberikan kepastian bagi para petani untuk mendapatkan kesejahteraannya,” ujar Don Muzakir.
Stok Beras Nasional Terjaga
Data terbaru menunjukkan bahwa hingga akhir Februari 2025, Bulog telah menyerap lebih dari 190 ribu ton gabah setara beras dari target 3 juta ton untuk tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, memastikan stok beras nasional dalam menghadapi bulan Ramadan dan Idulfitri dalam kondisi aman, dengan total cadangan mencapai 1,95 juta ton per 27 Februari 2025.
Dari total stok tersebut, sebanyak 1.901.024 ton merupakan beras medium atau Public Service Obligation (PSO) penugasan, sementara 50.951 ton lainnya adalah beras premium. Stok ini tersebar di 26 kantor wilayah (kanwil) dan 477 kompleks pergudangan di seluruh Indonesia.
Selain itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) ini merupakan janji nyata dari Presiden Prabowo untuk menyejahterakan petani.
“Harga Rp6.500 per kilogram ini sudah dihitung untuk memastikan petani untung, dan Bulog akan terus memastikan serapan berjalan optimal,” katanya beberapa waktu lalu.
Dampak Positif Bagi Petani dan Perekonomian Desa
Kebijakan ini juga berdampak positif terhadap perekonomian desa. Dengan meningkatnya harga jual gabah, daya beli petani ikut meningkat, memungkinkan mereka untuk mengakses lebih banyak sarana produksi pertanian seperti pupuk dan alat pertanian modern. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas pertanian nasional.
Selain itu, pemerintah terus melakukan pengawasan ketat untuk memastikan kebijakan ini benar-benar diterapkan dengan baik di lapangan. Pengawasan dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan asosiasi petani agar tidak ada pihak yang bermain curang dalam mekanisme penyerapan gabah.
Pemerintah juga telah menyiapkan skema bantuan bagi petani yang menghadapi kendala dalam meningkatkan produksi, seperti subsidi pupuk, bantuan alat pertanian, serta pelatihan dalam mengelola hasil pertanian agar lebih efisien dan bernilai tambah lebih tinggi.
Selain mendukung petani kecil, kebijakan ini juga akan berkontribusi terhadap stabilitas harga beras di pasar domestik. Dengan memastikan petani mendapatkan harga yang layak, distribusi beras ke masyarakat juga akan berjalan lancar dan mencegah spekulasi harga yang sering kali merugikan konsumen.
Langkah Strategis ke Depan
Ke depan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap impor beras. Dengan kebijakan yang tepat sasaran dan implementasi yang efektif, Indonesia dapat menjadi negara swasembada pangan dan menyejahterakan para petani yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Pemerintah juga akan terus meningkatkan efisiensi dalam distribusi pangan, memperbaiki sistem penyimpanan beras, serta memperkuat koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk petani, Bulog, dan kementerian terkait.
Selain itu, adopsi teknologi pertanian modern akan didorong untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus memperluas lahan pertanian secara signifikan. Infrastruktur pertanian juga akan diperkuat, termasuk pembangunan lebih banyak fasilitas penyimpanan beras agar stok lebih terjaga dalam jangka waktu yang lebih lama.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesejahteraan petani terus meningkat, harga pangan tetap stabil, dan ketahanan pangan nasional semakin kuat. Dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, petani, dan masyarakat, menjadi kunci dalam mencapai visi Indonesia yang lebih mandiri dalam sektor pangan. Selain itu, kerja sama dengan lembaga riset dan universitas juga akan ditingkatkan guna menciptakan inovasi dalam pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga fondasi untuk pertanian yang lebih maju di masa depan.