Masyarakat diminta tidak khawatir dan panic buying soal kebutuhan pokok. Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) menjamin ketersediaan beras masih sangat mencukupi untuk kebutuhan masyarakat, bahkan hingga tiga bulan ke depan setelah Idul Fitri.
Kepala DPP, Sukidi mengatakan, saat ini ketersediaan beras mencapai 4.400 ton. Sedangkan, kebutuhan beras hanya sekitar 1.540 ton per bulan.
“Normalnya kebutuhan beras itu 1.540 ton per bulan. Kalau stok beras kita aman ya sampai tiga bulan ke depan, ada sekitar 1.400-1.500 ton,” kata Sukidi dalam keterangannya pada Senin (3/3/2025).
Bahkan, stok cadangan beras Pemerintah Daerah juga belum digunakan. Saat ini Pemerintah Daerah memiliki cadangan beras sebanyak 65,5 ton.
“Stok beras kita cukup, aman sampai tiga bulan ke depan termasuk selama Ramadhan dan Idul Fitri nanti,” ucap Sukidi.
Untuk itu, masyarakat diminta tidak panic buying mengingat stok beras yang masih mencukupi. Jika panic buying terjadi, katanya, akan memicu terjadinya inflasi.
“Kami juga lakukan pengawasan pangan seminggu 2-3 kali ke pasar rakyat dan modern. Jelang hari besar keagamaan nasional (dilakukan pengawasan) seminggu 2-3 kali untuk memantau ketersediaan, harga dan keamanan pangan,” jelasnya.
Dijelaskan, luas lahan hanya sekitar 32,07 hektar. Jika ditanami padi, maka hanya mampu menghasilkan enam ton beras per hektar.
“Dengan kapasitas produktivitas lima sampai enam ton gabah kering panen per hektar, kalau jadi beras sekitar 85 persen, dikalikan 32,07 hektar kira-kira habis dikonsumsi dalam empat hari,” ungkap Sukidi.
Meski begitu, sampai saat ini daerah tersebut belum pernah mengalami kekurangan stok beras. Sebab, tiap bulannya selalu didatangkan stok beras dari daerah-daerah penyangga.
“Kami kerja sama dengan daerah penyangga seperti Sleman, Bantul, Kulon Progo, kemudian Delanggu Klaten, Sukoharjo, Purworejo dan Blitar dengan jenis beras kualitas medium,” katanya.
Selain kerja sama dengan daerah penyangga, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan stok beras tetap aman. Pengawasan dilakukan secara ketat agar tidak ada penimbunan yang dapat memicu kelangkaan.
“Kami juga berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar. Jika ada penimbunan, kami akan segera melakukan penindakan,” jelas Sukidi.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus melakukan operasi pasar jika terjadi lonjakan harga yang signifikan. Operasi pasar ini dilakukan sebagai langkah stabilisasi harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
“Kami akan terus melakukan operasi pasar jika ada lonjakan harga. Ini untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga wajar,” katanya.
Dengan adanya langkah-langkah tersebut, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebih. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketersediaan beras agar tetap aman selama Ramadan hingga setelah Lebaran.
“Kami imbau masyarakat untuk tidak khawatir. Stok beras cukup dan aman hingga beberapa bulan ke depan,” pungkasnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan beras dengan harga wajar. Warga diimbau melapor ke Dinas Pertanian dan Pangan jika menemukan indikasi penimbunan atau kenaikan harga yang tidak wajar.
“Kami siapkan layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan beras. Kami akan segera tindaklanjuti setiap laporan yang masuk,” kata Sukidi.
Pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kestabilan harga dan tidak melakukan pembelian berlebih. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan daerah penyangga, diharapkan kebutuhan beras selama Ramadan hingga Lebaran dapat terpenuhi tanpa kendala.
“Kesadaran masyarakat dalam berbelanja sesuai kebutuhan sangat penting. Kami akan terus melakukan sosialisasi agar distribusi beras berjalan lancar dan merata,” tutup Sukidi.