OGAN KOMERING ILIR – Sejumlah persoalan pelayanan publik dan kondisi sosial masyarakat menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jauhari, A.Ma., bersama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Fraksi Partai Golkar, Mahidin, saat melaksanakan Reses Masa Sidang VII Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Rabu (18/11/2026).
Kegiatan reses tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, akurasi data penerima bantuan sosial, hingga persoalan keamanan dan ketertiban lingkungan.
Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah aspirasi mengemuka, di antaranya terkait penyederhanaan proses registrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Masyarakat berharap pelayanan IKD dapat lebih mudah diakses, khususnya bagi warga lanjut usia dan masyarakat pedesaan yang masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur penggunaannya.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti klasifikasi penerima bantuan sosial berdasarkan desil kesejahteraan. Warga berharap pendataan, verifikasi, dan penetapan desil dilakukan secara lebih akurat agar bantuan pemerintah benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi kriteria.
Persoalan peredaran narkoba serta aktivitas hiburan malam yang berpotensi mengganggu ketertiban lingkungan turut menjadi perhatian masyarakat. Warga meminta adanya pengawasan dan penindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap peredaran narkotika, termasuk terhadap jaringan bandar dan pengedar.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Jauhari menegaskan bahwa masukan masyarakat merupakan hal penting yang akan menjadi bahan perjuangan melalui fungsi dan kewenangan DPRD.
Ia secara khusus menyoroti bahaya peredaran narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda. Menurutnya, penanganan narkotika harus dilakukan secara serius dan menyeluruh, tidak hanya menyasar pengguna, tetapi juga para bandar serta jaringan pengedarnya.
“Peredaran narkoba yang mengancam masa depan generasi muda harus ditindak tegas. Jangan hanya pengguna yang ditangkap, tetapi bandar-bandar juga harus menjadi sasaran penegakan hukum,” tegasnya.
Jauhari bersama Mahidin juga menaruh perhatian terhadap persoalan akurasi data penerima bantuan sosial, khususnya klasifikasi desil kesejahteraan, agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan pemerintah.
Keduanya berharap seluruh aspirasi masyarakat OKI dapat menjadi perhatian pemerintah dan instansi terkait, sehingga persoalan pelayanan publik, bantuan sosial, serta keamanan lingkungan dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Melalui kegiatan reses tersebut, Jauhari dan Mahidin menegaskan komitmennya untuk terus menyerap, mengawal, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme dan kebijakan yang sesuai dengan kewenangan DPRD.














