BULETINSUMSEL.COM – Belum lama ini salah satu SMK di Kota Prabumulih menjadi soroton, Lantaran beredar isu dugaan pemaksaan pencopotan jilbab terhadap siswi kelas XII pada saat sesi pemotretan foto ijazah.
Hal itu Menuai kritikan dari berbagai elemen, salah satunya adalah politisi PKS Prabumulih Miftahul Khairil Anwar, S.K.M. Menurutnya, pemaksaan pencopotan jilbab bagi siswi merupakan pelanggaran Hak asasi manusia (HAM) yang tidak boleh terjadi, apalagi ini dilakukan didunia pendidikan.
Miftah menyesalkan jika hal itu memang benar-benar terjadi di kota Prabumulih, karena mayoritas masyarakat kota Prabumulih merupakan pemeluk agama Islam bahkan pemkot Prabumulih juga memiliki visi sebagai kota religius.
Anak dari mantan ketua MUI kota Prabumulih periode lalu ini meminta, agar pihak SMK tersebut segera mengklarifikasi dan meminta maaf kepada publik, Agar isu ini tidak terus berkembang dan merusak nama baik kota nanas.
“Kami mendorong kepada pihak sekolah untuk segera melakukan klarifikasi terhadap isu tersebut dan meminta maaf kepada publik jika memang benar telah memaksa siswi melepaskan jilbabnya” Ujarnya. (Mr)
